PERAN EKONOMI
PERTAHANAN BAGI SUATU NEGARA
Oleh : Setiadi Ariato
Dalam kurun waktu antara tahun
1980 hingga 2010, Indonesia mengalami jatuh bangun dari segi perekonomian
sehingga pengalokasian dana khususnya untuk pertahanan yang mengalami
kembang-kempis. Peran Ekonomi pertahanan lambat laun mulai disadari
kebermanfaatannya. Hal ini berdampak pada perkembangan ekonomi di ranah ini
memiliki kecenderungan terkait sumber daya dan penerapan ekonomi untuk
menangani berbagai isu terkait ancaman baik militer dan nirmiliter. Sehingga
muncul berbagai tantangan yang harus dihadapi, diantaranya :
Tantangan ekonomi mengenai
penganggaran militer. Di awal abad ke-19 di negara sekitar ASEAN mengalami
keterpurukan ekonomi sehingga berdampak pada pengaggaran yang terkonsentrasi
untuk mengefisienkan pengadaan persenjataan untuk membentuk kekuatan
pertahanan. Negara mulai dihadapkan pada 2 pilihan antara membangun kemandirian
industri pertahanan dalam negeri ataukah masih bergantung pada industri penyedia
senjata dari luar negeri. Tantangan ini merambat ke ranah yang lebih rinci
seperti pilihan untuk mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin, karyawan
tetap dengan karyawan tidak tetap, rasio pegawai laki-laki dengan perempuan
hingga penyediaan logistik, reparasi dan pemeliharaan persenjataan. Akibatnya,
ditahun tersebut banyak perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk marger demi
keberlangsungan perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan akan lebih konsen/terpusat
dalam memproduksi suatu produk persenjataan (alpalhankam) seperti yang dialami
oleh perusahaan Airbus Military Industry
yang konsen untuk memperoduksi pesawat militer.
Tantangan berikutnya mengenai sengketa Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi di wilayah perbatasan antar 2 negara atu lebih seperti Thailand dengan Kamboja, Irak dengan Kuwait dsb. Konflik sengketa ini kebanyakan terjadi akibat kelangkaan energi seperti minyak bumi dan jenis bahan tambang yang lain. Konsekuensinya, negara yang berkonflik akan melakukan diplomasi untuk menjalin simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) berupa kesepakatan mengelola bersama-sama. Apabila tidak menemui sepakat seperti konflik Irak dengan Kuwait maka peran pengadilan Internasional adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik ini. Peran Ekonomi pertahanan dalam menganalisis untung-rugi dilakukan secara komprehensif artinya tidak hanya menganalisis secara material (tangible) tetapi juga secara nonmaterial (intangible) sehingga peran ini menjadi sangat penting dalam proses pengambila keputusan.
Tantangan lain adalah pengalokasian dan distribusi dalam menemui menghadapi konflik. Konflik ini bisa bersifat tradisional dan nontradisional seperti konflik horisontal, terorisme dan gerakan bersenjata. Dalam menghadapi suatu konflik, penyediaan kekuatan pertahanan adalah upaya prefentif untuk menciptakan daya tangkal dalam menghadapi berbagai situasi darurat beserta ketidakpastian konflik yang terjadi. Ekonomi Pertahanan diharapkan berperan dalam pengambilan kebijakan serta pembiayaan untuk menanggulangi ancaman-ancaman tersebut dengan memperhatikan kebutuhan sektor lain yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Perjanjian pertahanan yang bersifat kohesif yang berimplikasi pada pelucutan/pemusnahan senjata juga menjadi tantangan agar tidak menimbulkan masalah lain. Dampak yang di timbulkan akibat peperangan sangatlah besar, namun bukan berarti situasi untuk mejaga perdamaian akan murah. Sehingga perjanjian pertahanan ini harus memenuhi prinsip keunggulan yang absolut dan keunggulan yang kompetitif serta dampak dan hambatan kerjasama yang akan dibangun.
Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi dengan kadar teknologi tinggi (pesawat tempur, kapal selam dll) mengharuskan Ekonomi Pertahanan berkembang dari perspektif analisis kualitatif menjadi analisis secara numerik dengan melibatkan berbagai variabel untuk menampung fenomena sosial yang lebih kompleks. Pemanfaatan digitasi komputer memungkinkan permasalahan ekonomi dapat diselesaikan secara kuantitatif. Konsekuensinya, bagi negara yang belum mencapai skala keekonomiannya penyediaan anggaran untuk hal ini akan berkaibat pada ketertinggalan.
Tantangan tersebut di atas,
adalah pemankaan ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial. Dalam
perkembangannya, ekomoni juga mempelajari perilaku baik manusia, perusahaan
maupun negara yang menghubungkan keinginan dan sumber daya yang langka.
Analisis ekonomi dalam ekonomi pertahanan dapa menggunakan pendekatan statis
dan dinamis. Analisis statis melihat maslaah pertahanan dalam kurun waktu
tertentu menggunakan pendekatan cross-sectional,
sedangkan analisis dinamis melihat kerangka waktu dengan menggunakan times-series yang mempengaruhi berbagai
variabel pertahanan.
PUSTAKA
Yusgiantoro, P. 2014. Ekonomi Pertahanan teori dan praktik. Jakarta. Gramedia.
