Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam membangun industri pertahanan,
karena pemerintah merupakan pembeli yang besar atau pembeli tunggal dari
peralatan pertahanan yang diproduksi di dalam negeri (monopsoni). Pemerintah
dapat menggunakan daya belinya untuk menentukan besaran, kepemilikan, struktu,
proses masuk dan keluar, produk, harga, tingkat efisiensi, dan bahkan
profitabilitas industri pertahanan nasional (baik BUMN maupun BUMS). Pemerintah
sangat mendukung industri pertahanan, antara lain dengan cara pembelian khusus
melalui pemberian subsdi langsung, Pemerintah juga dapat mengatur industri
pertahanan nasional dengan mengendalikan keuntungan pada kontrak pemerintah
(misalnya mencegah keuntungan dan kerugian yang berlebihan). Selai itu,
pemerintah juga termasuk dapat menentukan harga dan keuntungan dari kontrak
nonkompetitif, sehingga dapat memengaruhi perilaku perusahaan dangan memihak
pesaing nonharga (penelitian dan pengembangan), dan dapat mengontrol ekspor
senjata, mialnya melalui lisensi.
Berikut adalah beberapa argumen yang digunakan untuk
mendukung industri pertahanan:
Manfaat bagi pertahanan nasional. Industri pertahanan dalam
negeri berpotensi meingkatkan kemandirian dalam produksi alutsista, terjamin
keamanan pasokan alutsista selama konflik, dan meningkatkan kemampuan untuk
merancang peralatan dan kebutuhan pasukan.
Pengembangan industri bayi (infant industri). Dukungan
pemerintah diperukan unuk membiayai pendirian perusaaan, industri baru
diharapkan akan bisa bersaing dengan pemasok yang sudah mapan. Secara bertahap
perusahaan ini didorong untuk berkembang, selanjutnya daoat melangkah dengan
orientasi ekspor
- Kebijakan perdagangan strategis. Perdagangan internasional dalam alutsista dicirikan dengan persangan strategis antara sejumlah kecil perusahaan raksasa dari berbagai negara (atau secara tidak langsung antara negara yang bertindak atas nama perusahaan tersebut). Industri nasional perlu didukung agar tidak kalah dengan industri dari negara lain.
- Kegagalan pasar dalam R & D. Perusahaan swasta biasanya kurnag banyak melakukan R & D, sehingga ada kebutuhan untuk intervensi pemerintah guna memperbaiki kegagalan pasar ini.
- Eksternalitas. Manfaat ekonomi eksternal dalam membuka lapangan kerja, spin-off teknologi, dan neraca pembayaran (selisih ekspor dan impor) cukup besar, sehingga membenarkan adanya dukungan pemerintah.
- Kesamaan posisi. Karena negara lain juga memberi subsidi bagi indutri pertahanan, maka sudah selayaknya suatu negara juga melakukan hal yang sama dalam batas-batas kemampuan finansial suatu negara agar indutri pertahanan dalam negerinya tidak kalah bersaing.
Perlu diingat bahwa mmbangun industri pertahanan tidak
pernah terlepas dari keinginan untuk membangun kekuatan pertahanan, Implikasi
dari semua ini adalah industri pertahanan uang kuat akan postur pertahanan dan
dapat diandalkan sperti AS, Cina, Korea Selatan, India dan Turki.
Daftar Pustaka
Yusgiantoro, Purnomo. 2014. Ekonomi Pertahanan. Teori dan Praktik. Kompas Gramedia. Jakarta
